Header Ads

MA Batalkan Pelantikan E2L-Paparaga, Hillary Buat Catatan Hukum

Hillary Briggita Lasut

JAKARTA, ManadoBlitz -- Pelantikan Elly Engelbert Lasut (E2L) dan Mochtar Paparaga yang tak bisa dilantik oleh putusan Mahkamah Agung (MA) Membuat Hillary Briggita Lasut (HBL) anggota DPR-RI dari fraksi Nasdem,Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan yang juga anaknya ini mengeluarkan sikapnya dalam bentuk catatan hukum HBL.

Dan berikut adalah catatan hukum dari anggota DPR-RI termuda sekaligus Komisi III yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan  tersebut dari Dapil Sulawesi Utara ;

1. Sifat putusan TUN MA adalah memerintahkan Kemendagri untuk merubah dan atau membatalkan SK Mendagri tentang waktu pemberhentian Elly Lasut sebagai kepala daerah…JADI KEWENANGAN MERUBAH TETAP ADA PADA KEMENDAGRI.. bagaimana jika Kemendagri tidak merespon karena SK dianggap sudah BENAR.

a. Perubahan atas SK Mendagri menjadi kewenangan Mendagri termasuk jika hanya merubah nomor surat keluar atau
menambahkan dasar2 hukum namun isinya tetap sama..itu sudah termasuk kategori merubah SK Mendagri…ingat ASAS CONTRARIOUS ACTUS…bahwa pembatalan & atau perubahan produk SK adalah kewenangan institusi yg mengeluarkan produk hukum tsb… contoh : keputusan kepala sekolah tentang ijasah tidak dapat dirubah oleh polisi atau pengadilan karena itu menjadi kewenangan sekolah…

b. Jika dalam waktu 60 hari Kemendagri tidak melaksanakan Keputusan MA…maka keputusan MA dianggap tidak pernah ada dan kemendagri harus membayarkan uang sejumlah Rp. 2 jt sebagai ganti tidak dilaksanakannya keputusan MA tersebut.

c. Keputusan TUN MA TIDAK BERLAKU SURUT karena peradilan pilkada di Talaud memiliki mekanisme sendiri yaitu …jika ada keberatan mengenai SK Mendagri maka gugatan harus di mulai lewat Bawaslu propinsi melalui sidang ajudikasi selanjutnya banding dan inkrah di PT TUN makasar…jika mekanisme ini tidak dilalui maka produk KPU dianggap inkrah…

d. Keputusan MA jika dilaksanakan oleh kemendagri dan merubah pemberhentian Elly Lasut menjadi tahun 2014, maka hanya akan berlaku jika Elly Lasut akan mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota pada periode pilkada 2020….dan tidak berlaku pada pilkada 2018 karena putusan MK dan KPU sudah inkrah….SEHINGGA TIDAK MEMPENGARUHI PELANTIKAN ELLY LASUT SEBAGAI BUPATI..

e. Kasus “putusan MA kontroversial” seperti ini terjadi dibanyak pilkada seperti pilwako DEPOK a.n Nurmahmudi Ismail, PILGUB KALSEL, PILGUB LAMPUNG…dll namun semua tetap di lantik oleh Kemendagri.

2. KEPUTUSAN TUN MA tidak berkaitan dengan keputusan hasil pilkada yang dikeluarkan oleh KPU dan MK..

Kesimpulan: …ada tidaknya keputusan MA TIDAK BERPENGARUH PADA LEGALITAS HASIL PILKADA DI TALAUD….dan pasangan bupati dan wabup terpilih HARUS SEGERA DILANTIK…

Hillary Brigitta Lasut SH,MH.
-S1 Universitas Pelita Harapan(UPH)
-S2 Washington University Scool of Law St. Louis Amerika Serikat
  • Mahasiswa S3 UPH Jakarta program Doktoral Hukum
  • Mahasiswa S3 Birmingham University UK Inggris PHD Program
    -Anggota Komisi bidang hukum DPR RI dapil Sulut.
(Christian Soriton)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.