Masalah Distribusi Logistik dan pelanggaran serta penindakan Tahapan Pilkada

 

Manado ESC -  Masalah distribusi logistik, pengawasan pelanggaran oleh oknum-oknum yang diupah dengan dana APBD, netralitas ASN, TNI/Polri hingga rekomendasi KPID, mengemuka dalam diskusi yang digelar Bawaslu Manadp, dalam ngobrol pilkada (Ngopi) 2024, Selasa malam, di kawasan jalan Sarapung. 

Ketua Bawaslu, Brilliant Maengko, yang menjadi pemantik pertama, memulai dengan penegasan tentang semua kewenangan yang dimiliki pengawasan, serta penindakan yang bisa diikuti. Juga mengenai aturan hukum yang menjadi celah, oknum-oknum tak bertanggungjawab untuk bertindak tidak netral, dan menguntungkan salah satu calon. 

"Saya juga mau meluruskan di sini, bahwa PTPS yang dilantik pada tanggal 3 dan 4 November 2024, itu berjumlah 667 orang, karena ada berbagai sebab, dan sudah diserahkan ke Panwascam untuk menggnapkan kekurangan itu," kata Kia Bawas

Sementara mengenai kondisi debat kedua, Maengko mengatakan, memang ada sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada KPU, agar bisa diperbaiki di debat yang ketiga nanti, jangan sampai terulang kali kedepan, sehingga tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Kemudian masalah surat suara yang rusak juga disampaikan oleh Maengko, berapa yang harus diganti, dan harus sesuai dengan jumlah yang diminta, serta terdistribusi dengan benar, pada waktunya. 

Sementara komisioner KPID Sulut, Susanto Amisan, menjelaskan tentang rekomendasi yang dibuat untuk diserahkan pada KPU selaku pelaksana debat yang isi kontennya harus bersesuaian dengan tema yang diangkat. 

Amisan juga mengingatkan media agar jangan menjadi provokator dengan pemberitaan yang hal yang bisa memicu perselisihan, justru media harus menjadi penyejuk lewat pemberitaan agar pelaksanaan Pilkada bisa lancar dan sukses. 

Ngopi Selasa malam itu, diakhiri dengan diskusi panjang, serta foto bersama.(Dims)