Ketua Komisi I Dekot Manado Gelar Reses ke II

 

(Lipsus)

Manado ESC - Ketua komisi I DPRD Manado, Nortje Heny Van Bone, S.Pd, terus menunjukkan komitmennya terhadap para konstituen di Dapil Sario - Malalayang, dengan memanfaatkan waktu Reses, mendengarkan keluh kesah dan aspirasi dari masyarakat, dari wilayah tersebut. 

Van Bone yang juga ketua DPC partai Demokrat Manado, menegaskan akan memperjuangkan dan mengawal semua aspirasi masyarakat yang masuk agar semua kerinduan warga selama ini bisa terakomodir dalam APBD perubahan maupun induk tahun depan. 

"Memang kalo bicara  aspirasi tentang data BPJS kesehatan, yang menjadi masalah, yang paling berperan dalam penyelesaiannya adalah dinas kesehatan dan dinas sosial, tetapi karena ada regulasi dan program yang berubah, sehingga ada terkendala dan sudah dijelaskan oleh dr. Jimmy Lalita, dari dinas kesehatan dan Barlina Moningka dari dinas sosial," kata Van Bone. 

Dia menegaskan, bahwa masalah talud, yang disampaikan masyarakat pun sudah langsung diteruskan kepada pemerintah dan telah ditindaklanjuti dengan pengukuran oleh dinas PUPR, hanya saja sampai sekarang pembangunannya belum direalisasikan, karena itu selaku anggota DPRD dan juga anggota banggar saya akan mengawal agar bisa masuk dalam perubahan APBD 2025. 

Aspirasi lain yang masuk menurut Van Bone, berasal dari Jefri Sambouw, yang minta agar bisa menghadirkan ATR BPN untuk menjelaskan tentang pengurusan sertifikat hak milik tanah atau PTSL, serta bagaimana meringankannya agar masyarakat yang kurang mampu bisa terbantu, hal itu akan ditindaklanjuti dengan mengupayakan kehadiran ATR BPN nanti pada masa reses selanjutnya. 

"Memang sebagai wakil rakyat kami sudah menyarankan dan terus menghimbau serta mengingatkan masyarakat untuk melakukan pengurusan sertifikat hak milik yang masih lama agar diplot atau masuk ke sistem yang baru agar bisa menjadi pencegah munculnya sertifikat ganda yang akan berpotensi gugat menggugat antara masyarakat"  katanya. 

Aspirasi lainnya yang menghangat disampaikan oleh tokoh masyarakat Victor Karundeng dan warga setempat Romi Makawekes, mengenai BPJS Kesehatan dari mandiri untuk ditanggungkan kepada pemerintah serta tunggakan apakah bisa diputihkan atau tidak Dan bagaimana prosedur mengalihkan BPJS mandiri ke tanggungan pemerintah. 

"Semua hal-hal tersebut dijawab langsung oleh dr. Jimmy Lalita dari dinas kesehatan,  dan Barlina Moningka dari dinas sosial, bahwa BPJS Kesehatan saat ini sedang diproses mengikuti data tunggal sosial ekonomi nasional, yang dikelola oleh kementerian sosial dan badan pusat statistik Nasional sehingga semua warga negara terakomodir tinggal melihat apakah memenuhi syarat untuk menerima bantuan atau tidak atau masuk sebagai penerima BPJS ditanggung pemerintah atau bukan," katanya. 

Setelah berdialog dan menerima semua aspirasi masyarakat, Van bonne lalu menjamu semua yang datang dalam makan siang bersama dan membagi-bagikan beras sebagai bentuk kepedulian masyarakat di wilayah tersebut.(Dims)