Trans Manado dan Sertifikat Tanah Yang Menjadi Aspirasi Warga Pandu di Reses Ferdinand Dumais

 

Manado ESC - Legislator Manado, asal Dapil Tuminting - Bunaken - Bunaken Kepulauan, Ferdinand Djeky Dumais SE MM, memanfaatkan masa reses pertama di tahun 2026, untuk menemui masyarakat yang diwakilinya, di Pandu, untuk mendengar semua keluhan, aspirasi dan permintaan mereka, dalam pertemuan tatap muka Jumat sore. 

Dumais menerima banyak aspirasi dan permintaan dari lebih dari seratus warga yang menghadiri resesnya itu, antara lain tentang BLT, PKH, bantuan Lansia, bantuan untuk alat-alat pertanian, soal IPAL di Pandu yang sudah tersumbat, penerangan jalan umum (PJU), soal jalur bus trans Manado, akses jalan Politeknik - Pandu, sertifikasi tanah di Pandu. 

Kemudian permintaan bantuan untuk jalan akses ke pekuburan umum Pandu. 

Sebelum itu, ketua fraksi Gerindra DPRD Manado itu, menyampaikan maksud dilaksanakannya, reses tersebut berdasarkan undang- undang, juga apa saja hak dan tanggungjawab serta kewajiban masyarakat dan pemerintah. 

Dalam penyampaian aspirasi, Dumais mengingatkan mengenai tugas dan tanggungjawab pemerintah, dalam melayani masyarakat, termasuk mengenai bantuan sosial pemerintah yang harus tepat sasaran, sambil meminta masyarakat yang merasa keluhannya ke pemerintah tidak ada tanggapan, boleh menyampaikan protes. 

"Tetapi harus disampaikan dengan cara yang benar sesuai dengan salurannya, supaya tidak ricuh," katanya. 

Dumais juga menyampaikan dan mengingatkan masyarakat mengenai program Presiden, bahwa orang Indonesia asli adalah yang membuang sampah pada tempatnya, serta mendukung mendukung program MBG, jika memang ada anak-anak yang belum menerima, diminta menyampaikan hal tersebut kepadanya nanti akan ditindaklanjuti, mengingat ada yang ditemukan hanya memberikan roti dan kacang kepada siswa. 

Juga mengajak masyarakat mencintai dan melestarikan lingkungan dan menjaga alam sebagai rumah besar bersama. 

Di sisi lain, menjawab aspirasi masyarakat,  yang disampaikan Albert Putong, Frans B, Felix Regas, Wellem Wongkar, maka Dumais yang didampingi perwakilan dari dinas sosial, PUPR, Perkim mengatakan soal bantuan soal akan digelar oleh Dinsos, dimana perwakilan dari dinsos menjelaskan mengenai BLT, PKH dan Lansia, bahwa sekarang harus berdasarkan data  sosial  ekonomi nasional dan ada persyaratan berdasarkan Desil, jadi jika masyarakat masuk di Desil 1-5 kategori miskin dan 6 sampai 10 itu menengah keatas, tapi jika ada perubahan dan tidak masuk lagi bisa menghubungi pemerintah setempat dan meneruskan Dinsos untuk diproses. 

Sementara aspirasi mengenai alat pertanian Dumais mengatakan akan  disampaikan kepada dinas pertanian,  namun mengakui memang saat ini anggaran terbatas, sebab itu menyarankan masyarakat yang punya kelompok tani, membuat proposal agar bisa dibantu ke dinas atau dibawa ke Jakarta langsung ke kementerian sehingga bisa dibantu, demikian juga soal pupuk menjadi perhatiannya. 

Sementara aspirasi mengenai  infrastruktur akan diperjuangkan dan dibicarakan dengan Perkim, status tanah dan pemakaian akan dibicarakan sebab ada masalah baru, dan seharusnya sudah pindah tapi belum ada masalah baru. 

Soal trans Manado, baru satu Minggu operasi sudah ditelepon berkaitan transportasi di Utara, dan merespon sesuai dengan posisi perencanaan dan penganggaran yang ada, karena memang program bus trans Manado program.ousat dengan Pemkot yang bagus kelola transportasi, Manado jadi kota ke 22 dapat bantuan dan Manado juga masih tahap evaluasi tetapi pengelolaan saat ini ditengah pengelolaan angkot tapi semua untuk masyarakat luas, dan tekan pemakaian kendaraan pribadi. 

Saat ini banyak yang naik bus, usulan dari dewan dari Dumais soal trayek perjuangkan aspirasi wilayah Utara dan sampaikan pada wali kota soal ini, dianggarkan di 2027, tapi butuh kajian survey dan uang, BTN Manado anggaran pusat hanya maksimal 3 tahun 2028 Pemkot wajib ambil alih termasuk pembiayaan, dan wali kota soal satu koridor Utara, dan usul ke 2027 masuk. 

Sementara untuk jalan ke Politeknik diingatan agar mengutamakan dulu legalitas tanah, jika milik umum bisa, jika tidak maka harus diupayakan dulu untuk menjadi milik umum, ujarnya (Dims)