Header Ads

 


681 Perkara Perceraian di Manado, Perselingkuhan Mendominasi

 


Manado ESC - Sebanyak 681 perkara perceraian tercatat di Pengadilan Negeri (PN) Manado sepanjang 2026 hingga Oktober. Angka ini meningkat 52 perkara atau sekitar 8,3 persen dibandingkan catatan 629 perkara pada 2025. Peningkatan tersebut menjadi gambaran persoalan rumah tangga yang masih menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat di Kota Manado.

Ketua Pengadilan Negeri Manado, Nova Loura Sasube, S.H., M.H., melalui Humas PN Manado, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H. mengatakan, berdasarkan pengamatan dalam penanganan perkara, persoalan kehadiran pihak ketiga atau perselingkuhan menjadi salah satu alasan yang paling sering muncul dalam perkara perceraian.

Felix menjelaskan, persoalan rumah tangga yang berujung pada perceraian tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi ekonomi. Konflik, ketidakpercayaan, hingga kehadiran pihak ketiga turut menjadi persoalan yang dihadapi pasangan ketika hubungan rumah tangga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya.

"Kalau dilihat dari perkara-perkara yang ditangani, persoalan pihak ketiga atau perselingkuhan ini cukup banyak muncul. Faktor ekonomi juga ada, tetapi berdasarkan pengamatan kami, persoalan pihak ketiga lebih sering menjadi alasan dalam perkara perceraian," ujar Felix ditemui di ruang mediasi PN Manado, Jumat (20/11/2026) pagi. 

Dari sisi usia, kelompok pasangan berusia 30 hingga 40 tahun disebut menjadi yang paling banyak dalam perkara perceraian, selanjutnya 20 hingga usia 30 an. Sementara pasangan berusia 50 hingga 60 tahun ke atas relatif sedikit, dengan jumlah sekitar 10 perkara.

Dominasi kelompok usia produktif ini menarik perhatian, sebab pada fase tersebut pasangan umumnya masih menghadapi berbagai tanggungjawab, mulai dari pekerjaan, pemenuhan kebutuhan keluarga, hingga pengasuhan dan pendidikan anak. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa kelompok usia 20 an hingga 40 tahun memiliki tingkat perceraian tertinggi tanpa adanya data pembanding jumlah pasangan menikah berdasarkan kelompok usia.

Di tengah meningkatnya perkara perceraian, upaya mendamaikan pasangan tetap menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Mediasi dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai salah satu tahapan yang harus ditempuh dalam perkara yang memenuhi ketentuan.

Felix mengatakan, sejumlah pasangan berhasil mencapai perdamaian melalui proses mediasi. Bahkan, ada pasangan yang awalnya bersikeras ingin bercerai, tetapi setelah menjalani proses mediasi, akhirnya memilih kembali menjalani kehidupan rumah tangga, bahkan berbulan madu kedua.

"Pada saat mediasi, ada pasangan yang awalnya sudah sangat ingin bercerai, tetapi setelah diberikan kesempatan untuk berbicara dan mempertimbangkan kembali, mereka akhirnya memilih berdamai. Ada yang kemudian tidak lagi datang untuk menindaklanjuti pencabutan gugatan, dan ternyata mereka kembali menjalani kehidupan bersama," kata Felix.

Dalam beberapa pengalaman, pasangan yang telah menyatakan berdamai tidak kembali ke pengadilan untuk menindaklanjuti pencabutan gugatan. Pengadilan kemudian mengetahui bahwa pasangan tersebut kembali menjalani kehidupan bersama, bahkan menghabiskan waktu berdua untuk memperbaiki hubungan.

Namun, tidak semua proses mediasi berakhir dengan hasil yang sama. Ada pula pasangan yang menyatakan kesediaan untuk berdamai, tetapi kemudian tidak hadir pada agenda persidangan berikutnya.

Situasi tersebut memperlihatkan bahwa konflik rumah tangga tidak selalu dapat diselesaikan melalui satu kali pertemuan. Perubahan keputusan, komunikasi, dan kondisi di luar persidangan dapat memengaruhi proses penyelesaian perkara.

Mediasi menjadi penting bukan sekadar untuk mengurangi jumlah perkara, melainkan memberikan ruang bagi para pihak untuk mempertimbangkan keputusan mereka secara matang. Meski demikian, upaya perdamaian tetap harus memperhatikan hak, keselamatan, dan kondisi masing-masing pihak, terutama apabila terdapat kekerasan atau situasi rumah tangga yang membahayakan.

Persoalan perceraian juga tidak seharusnya hanya dilihat dari siapa yang menjadi penyebab berakhirnya hubungan. Lebih jauh, kondisi tersebut menjadi pengingat pentingnya komunikasi, tanggungjawab, dan kemampuan menyelesaikan konflik dalam kehidupan keluarga.

Selain perkara perceraian, Pengadilan Negeri Manado juga menangani berbagai perkara perdata lainnya. Berdasarkan data yang disampaikan, sepanjang 2026 hingga Oktober tercatat 889 perkara gugatan, 37 gugatan sederhana, serta 528 perkara permohonan.

Data tersebut menunjukkan beragam persoalan hukum yang membutuhkan pelayanan peradilan. Di sisi lain, keterlibatan keluarga, orangtua, dan tokoh agama dinilai dapat menjadi bagian dari upaya menyelesaikan persoalan rumah tangga sebelum konflik berujung pada proses hukum. Pendampingan sejak awal, melalui komunikasi dan pendekatan yang bijaksana, dapat membantu pasangan memahami persoalan serta mempertimbangkan jalan penyelesaian yang lebih baik.

Felix juga mengingatkan pentingnya peran keluarga dan lingkungan keagamaan dalam membantu pasangan menyelesaikan persoalan rumah tangga sebelum masuk ke proses hukum.

"Kalau bisa, sebelum persoalan sampai ke pengadilan, keluarga, orang tua, maupun tokoh agama dapat ikut membantu mendamaikan. Kadang persoalan rumah tangga masih bisa dibicarakan dan diselesaikan, apalagi kalau ada anak-anak yang harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Dalam masyarakat yang memiliki ikatan keluarga dan komunitas cukup kuat, peran keluarga maupun lingkungan keagamaan dapat menjadi ruang pendampingan. Namun, keterlibatan tersebut bukan untuk memaksakan pasangan mempertahankan hubungan yang tidak sehat, melainkan membantu mereka mengambil keputusan yang matang, tanpa mengabaikan hak dan keselamatan masing-masing.

Kepentingan anak juga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Perceraian bukan hanya mengubah hubungan antara suami dan istri, tetapi berpotensi memengaruhi pengasuhan, pendidikan, kondisi psikologis, dan kehidupan sehari-hari anak. Karena itu, konflik orang tua semestinya tidak menjadikan anak sebagai pihak yang ikut menanggung beban.

Selain perkara perceraian, persoalan permohonan dispensasi nikah, termasuk yang berkaitan dengan kehamilan di luar nikah pada anak di bawah umur, juga menjadi perhatian. Felix menyebut perkara tersebut masih ditemukan dan jumlahnya mencapai puluhan kasus setiap tahun berdasarkan keterangan yang disampaikan.

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, kesiapan psikologis, serta tanggung jawab keluarga dan lingkungan sosial.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Bagi mereka yang belum mencapai usia tersebut, orangtua dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan mendesak dan disertai bukti pendukung sesuai ketentuan hukum.

Pengadilan tidak semata-mata mempertimbangkan permohonan berdasarkan keinginan keluarga. Pemeriksaan harus memperhatikan kondisi anak, alasan permohonan, serta kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam proses pemeriksaan, kedua keluarga dapat dihadirkan sesuai ketentuan dan kebutuhan pemeriksaan perkara, sehingga tanggungjawab, kondisi, serta kesiapan para pihak dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.

Permohonan dispensasi kawin bukan sekadar proses memberikan izin untuk menikah. Di dalamnya terdapat persoalan perlindungan anak, pendidikan, kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga, serta potensi dampak jangka panjang yang perlu diperhatikan.

Felix berharap peran keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dapat diperkuat dalam memberikan edukasi serta pendampingan kepada anak-anak, agar persoalan tersebut dapat dicegah sedini mungkin.

"Peran keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting. Anak-anak perlu mendapatkan pemahaman dan pendampingan sejak dini, sehingga mereka dapat menjaga diri, memahami tanggungjawab, dan tidak sampai menghadapi persoalan yang dapat berdampak panjang terhadap masa depan mereka," terangnya.

Di sisi pelayanan hukum, masyarakat yang hendak mengajukan perkara juga diingatkan untuk memahami prosedur pendaftaran serta biaya resmi yang berlaku di pengadilan.

Pendaftaran perkara dapat dilakukan melalui layanan resmi pengadilan, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP, sesuai prosedur yang berlaku. Masyarakat diimbau tidak mudah mempercayai pihak atau oknum yang menawarkan jasa pengurusan perkara dengan biaya yang tidak jelas, terlebih jika mengatasnamakan pengadilan.

Biaya perkara memiliki ketentuan resmi dan mekanisme pembayaran yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Apabila masyarakat menemukan dugaan pungutan yang tidak sesuai ketentuan, hal tersebut dapat disampaikan melalui saluran pengaduan resmi pengadilan.

Felix mengingatkan masyarakat agar mengurus perkara melalui jalur resmi pengadilan dan tidak menggunakan perantara yang tidak dapat dipastikan legalitas maupun transparansi biayanya.

"Datanglah langsung untuk mengurus perkara melalui jalur resmi pengadilan. Biaya dan prosedurnya sudah diatur. Kalau menggunakan perantara di luar pengadilan, kami tidak bisa menjamin kebenaran informasi maupun biaya yang diminta. Kalau ada biaya yang tidak sesuai ketentuan, silakan dilaporkan, diadukan," tegasnya.

Transparansi pelayanan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Keterbukaan mengenai prosedur, biaya, serta tahapan perkara tidak hanya melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggungjawab lembaga dalam memberikan pelayanan hukum yang akuntabel.

Peningkatan perkara perceraian di Manado pada akhirnya bukan sekadar persoalan angka. Di balik setiap perkara, terdapat kehidupan, keluarga, dan keputusan yang tidak selalu mudah diambil. 

Peran pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum tetap penting, tetapi upaya membangun keluarga yang sehat, komunikasi yang baik, perlindungan anak, serta lingkungan sosial yang mampu mendampingi persoalan rumah tangga juga menjadi tanggungjawab bersama. (Dims)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.