Bupati Franky Membuka Kegiatan Sosialisasi Pilhut Minsel 2027
Minsel, ESC - Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, S.H., secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Pemilihan Hukum Tua Tahun 2027 di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, yang berlangsung di Aula Waleta, Kantor Bupati Minahasa Selatan, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari langkah awal Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilihan Hukum Tua (Pilhut) Serentak Tahun 2027, yang berdasarkan rencana pelaksanaannya diproyeksikan akan dilaksanakan pada 125 desa yang tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Minahasa Selatan.
Pemilihan Hukum Tua merupakan salah satu agenda penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus menjadi wujud nyata pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Melalui mekanisme pemilihan secara langsung, masyarakat diberikan ruang dan kesempatan untuk menentukan pemimpin yang akan mengemban amanah dalam menyelenggarakan pemerintahan, menggerakkan pembangunan, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa masing-masing.
Dalam arahannya, Bupati Franky Donny Wongkar, S.H.,menegaskan bahwa Pemilihan Hukum Tua bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan sebuah proses demokrasi yang harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Terkait landasan hukum pelaksanaannya, Pemilihan Hukum Tua Tahun 2027 berpedoman pada sejumlah ketentuan, antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020; serta peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Desa dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Hukum Tua Serentak, Pemilihan Hukum Tua Antarwaktu, dan Pemberhentian Hukum Tua.
Berdasarkan rencana yang telah disiapkan, tahapan pelaksanaan Pemilihan Hukum Tua Serentak Tahun 2027 akan dimulai pada Januari 2027. Oleh karena itu, seluruh rangkaian persiapan membutuhkan kesiapan yang matang, koordinasi yang terarah, serta kerja sama dan keterlibatan seluruh unsur terkait. Dalam konteks tersebut, sosialisasi ini memiliki peran strategis untuk membangun pemahaman dan persepsi yang sama mengenai mekanisme, tahapan, tugas, tanggung jawab, serta berbagai ketentuan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara tertib, aman, transparan, dan demokratis.
Bupati juga menekankan pentingnya tanggung jawab seluruh panitia pemilihan, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat desa yang nantinya akan dibentuk, agar dapat menjalankan tugas secara profesional, berpegang teguh pada ketentuan yang berlaku, serta senantiasa menjaga netralitas dan objektivitas selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.
Kepada unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta aparat keamanan TNI dan Polri, Bupati mengajak untuk terus memperkuat koordinasi dan sinergi guna mengantisipasi berbagai potensi kerawanan serta memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap terjaga dan kondusif di wilayah masing-masing.
Sementara itu, kepada seluruh masyarakat dan bakal calon Hukum Tua, Bupati mengajak agar menyambut pesta demokrasi di desa dengan penuh kedewasaan politik, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan, serta menghindari segala bentuk kecurangan, praktik politik uang, maupun penyebaran informasi bohong (hoaks) yang berpotensi memecah belah persatuan dan kerukunan masyarakat.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang komprehensif dan kesiapan yang optimal dalam menyukseskan setiap tahapan Pemilihan Hukum Tua Serentak Tahun 2027. Sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, unsur pengamanan, panitia pemilihan, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan proses demokrasi desa yang berkualitas, sekaligus memastikan terpilihnya pemimpin desa yang mampu menjalankan amanah pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bapak Sonny Makaenas, AP., S.IP., M.Si., yang juga selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, bersama para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, para Camat, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
Dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Minahasa Selatan, hadir Iptu Vidy Pratasis, Kasat Intelkam, yang mewakili Kapolres Minahasa Selatan; Bapak Farhan Mopoli, S.H., Hakim, yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Amurang; Mayor Inf. Rekom Mulyadi, Perwira Penghubung Kabupaten Minahasa Selatan, yang mewakili Dandim 1302/Minahasa; serta Bapak Danang Sugiwardanah, S.H., Jaksa Fungsional, yang mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan.
Turut hadir pula Bapak Hesky Tuwo, Pimpinan Cabang BSG Amurang, bersama jajaran; para Hukum Tua serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 125 desa di Kabupaten Minahasa Selatan; Ibu Pdt. Friska Heydemans, M.Th., selaku pemimpin doa; serta seluruh peserta sosialisasi.





Post a Comment