DPRD Manado Harap Guru Honorer Dapat Perhatian Pemkot Manado

Wakil Ketua DPRD Manado Dijana Pakasi

Sekretaris Komisi D DPRD Manado Sonny Lela

Manado, BLITZ – Dampak dari belum dicabutnya moratorium Aparatur Sipil Negara (ASN) kini mulai dirasakan. Khususnya di dunia pendidikan, aturan tersebut sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas lembaga penyelenggara pendidikan.

Terbukti, dalam beberapa tahun ini, para guru yang berstatus ASN yang telah memasuki purnabakti semakin banyak, sedangkan kebutuhan guru di sekolah-sekolah semakin tinggi. Sehingga banyak sekolah-sekolah menggunakan guru honorer untuk mengisi kekosongan jam belajar.

Hal ini mendapat perhatian serius dari lembaga DPRD Manado, khususnya Komisi D yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat di dalamnya menyangkut persoalan pendidikan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Manado, Dijana Pakasi mengatakan, kekurangan guru banyak terdapat di sekolah unggulan yang ada di Kota Manado. Selain itu, menurut Pakasi, kekurangan guru ASN ini tidak diimbangi dengan guru honorer yang masih sedikit. 

“Karena tingginya minat siswa untuk masuk di sekolah unggulan, sehingga membuat sekolah tersebut melebihi kapasitas. Akibatnya, guru yang terbatas membuat sekolah tersebut kewalahan,” ujarnya, Rabu (4/7/2018).

Sementara itu, menurut Sekretaris Komisi D DPRD Manado, Sonny Lela menyayangkan banyaknya guru yang berstatus honorer di sekolah. Karena secara otomatis, anggaran honornya akan dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS). 

Oleh sebab itu, pihak sekolah bersama Pemerintah Kota (Pemkot) diharapkan bersinergi untuk merubah status guru honorer agar bisa naik berstatus Surat Keputusan (SK) Walikota, agar gaji akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Kondisi itu sedapatnya dikendalikan oleh daerah saja sehingga kebutuhan sekolah seperti untuk UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) yakni komputer dapat terpenuhi tahun-tahun mendatang," ujar Lela.

Riddy