Warga Minta Pertamina Turun Tangan

Antrian warga menunggu minyak.(istimewa)

Melonguane, BLITZ--Penjelasan Manager CSR PT Pertamina MOR VII Robby Hervindo soal keberadaan APMS Karya Maranatha, yang bermasalah dalam penyaluran BBM di Pulau Kabaruan, Pulau Salibabu dan Melonguane di Pulau Karakelang, ditanggapi masyarakat Talaud dari berbagai elemen.


 "Pihak Pertamina kami harap turun melakukan pemeriksaan di lapangan. Jangan cuma mendengar keterangan sepihak dari Karya Maranatha. Pendapat dan fakta di lapangan mestinya juga dikumpulkan dengan cara turun langsung," tandas Ketua Sulut Corruption Watch (SCW) Talaud Jhon R Mangamba di Melonguane, Senin (20/8).


Terkait kehadiran pengecer yang tidak diatur dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 2, harusnya Pertamina sejak awal sudah memberikan teguran baik kepada Karya Maranatha maupun UD Hans Latjandu.


"Karena prakteknya BBM diluar minyak tanah yang disalurkan lewat pangkalan, kedua APMS ini menerima pembelian dari pengecer. Jika kehadiran mereka ilegal kenapa dibiarkan terus ada? bahkan dalam kasus Karya Maranatha turut menalangi pembayaran kuota BBM," tukas Mangamba.
Ia melanjutkan bahwa persoalan penyaluran BBM Tahun 2016 di Pansuskan oleh DPRD Talaud dan sudah pernah dilaporkan ke PT Pertamina Pusat dan BPH Migas. "Tapi sampai hari ini, kami tidak pernah melihat ada tim yang turun mengecek di lapangan. Saat ini kami sementara merampungkan seluruh temuan di lapangan," tegas Mangamba

Salah satu pengecer Opo Lahope, mengaku tidak tahu dan tidak pernah diberitahu soal tersebut, lagipula selama ini mereka sudah cukup membantu APMS dalam mendistribusikan BBM di Talaud.


"Dengan kondisi geografis Talaud, kehadiran kami selaku pengecer turut membantu APMS. Inipun kami harap, jadi perhatian Pertamina untuk memberikan solusi soal keberadaan kami agar bisa diberikan ruang untuk hadir," kata Opo.






Den-Dala