"Kesaktian" E2L Luntur di Kemendagri, ternyata Isu Pelantikan Bupati Talaud Hoax

TIMPUA: Tahun ini tidak ada pelantikan bupati dan wakil

Anggota Komisi I DPRD Talaud Godfried Timpua.(foto:istimewa)

Melonguane, BLITZ--Issu soal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga, terjawab sudah.


Adalah Aanggota Komisi 1 DPRD Kepulauan Talaud Godfried Timpua yang mendapatkan jawaban usai mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menanyakan soal kepastian kapan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.


"Tahun ini tidak ada pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih. Ini jawaban yang disampaikan pihak Kemendagri kepada kami (Komisi I, red). Dan tidak ada satupun pejabat yang boleh mengurangi atau menambah seharipun periode seorang bupati. Kepemimpinan Sri Wahyumi Manalip SE-Petrus Simon Tuange berakhir pada Juli 2019. Jadi pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih setelah masa periode bupati dan wakil bupati sebelumnya berakhir," ungkap Timpua, Kamis (15/11) siang di Melonguane.

Aktivis. Jon R. Mangamba dan Hariono Bowonseet

Terpisah, dua aktivis Kepulauan Talaud Jon R Mangamba SH dan Hariono Bowonseet meminta agar issu soal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Talaud terpilih pada tahun ini agar dihentikan, karena sudah mengarah kepada penyebaran kabar bohong atau hoax yang meresahkan masyarakat.


"Yang kami tangkap dari penyampaian Kemendagri oleh personel Komisi 1 DPRD ialah kalaupun dilantik itu nanti pada tahun 2019. Tetapi, jika ada sesuatu hal diluar masa periodik masih ada wakil bupati aktif ataupun hal lain sebagaimana diatur undang-undang," beber Mangamba.


Nada tegas disampaikan Bowonseet, yang meminta ada tindakan tegas aparat hukum terkait penyebaran issu pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pada tahun ini.


"Pernyataan resmi Kemendagri harus disikapi semua pihak. Jangan lagi ada issu bakal ada pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih pada tahun ini. Sebab masyarakat sudah dibikin resah dengan issu soal pelantikan di Bulan September, bergeser ke Oktober dan sekarang Desember. Kami meminta Polres Kepulauan Talaud mengambil sikap tegas, jika masih ada issu soal pelantikan di tahun ini, karena hal itu sudah merupakan tindakan yang menimbulkan keresahan dengan menyebarkan hoax," tukas Bowonseet. 



Den-Dala