Runtuwene: Penarikan ASN dari KPU Murni Penyegaran

Manado, Editorialsulut.com - Menyikapi penarikan PNS Manado dari KPU yang dianggap akan melumpuhkan lembaga penyelenggara pemilu itu, Kepala BKD Manado, Xaverius Runtuwene berbicara menegaskan langkah pemerintah itu.

"Penarikan sembilan PNS itu, murni untuk penyegaran tidak ada tendensi apapun dari kami," kata Xave, sapaan akrab birokrat muda itu.

Dia mengatakan, rata-rata sudah bertugas lebih dari 10 tahun, sehingga saat menarik mereka kembali pun ketua dan komisioner KPU secara umum mendapat pemberitahuan, supaya dapat mengambil langkah maju.

"Kami menunggu KPU Manado mengajukan permintaan dukungan ASN untuk diperbantukan di penyelenggara pemilihan umum tersebut, sehingga bisa segera ditempatkan yang baru," katanya.

Dia menambahkan pemerintah  sama sekali tidak punya niat untuk menghalang-halangi kinerja KPU, apalagi menjelang Pilkada, tetapi hanya melakukan penyegaran, dan begitu ada permintaan langsung mengirimkan tenaga yang diperlukan untuk diperbantukan di situ. (Dimas)

Tamaka: Honor THL Tergantung Kemampuan Keuangan Daerah

Manado, "Perekrutan dan pembayaran honor THL tergantung pada kemampuan keuangan daerah,"

Demikian pernyataan Kepala  Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah, Johnly Tamaka, SE, di ruang kerjanya menjawab pertanyaan wartawan seputar honor bagi THL. 

"Memang honor para THL itu melekat di perangkat daerah masing-masing, karena itulah maka tidak semuanya sesuai UMP justru berbeda," kata Ota, sapaan akrabnya di Manado.

Sebab itu katanya, ada yang dibayarkan sesuai UMP, ada yang dibawah ataupun lebih, namun rata-rata sama atau bahkan lebih sedikit dari UMK Manado.

Menurutnya, meskipun para THL itu bekerja sebagai honorer, namun pemerintah tidak terikat dengan undang - undang ketenagakerjaan yang mengharuskan membayar honornya sesuai UMP, Sebab itulah maka pihaknya mengingatkan PD selektif dalam perekrutan supaya sesuai kemampuan keuangan daerah. (Dims)