Kemendagri Tegur Keras Kab/Kota Belum Tanda Tangan NPHD

Ketua KPU Sunday Rompas.ST

Manado, (editorial sulut.com) - Kementerian dalam negeri menyurati kabupaten dan kota di Indonesia yang belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KPU.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Manado, Sunday Rompas, ST, di Manado, menjawab pertanyaan tentang belum ditandatanganinya NPHD antara KPU dan Pemkot Manado.

"Dalam rapat koordinasi keuangan KPU di Manado, biro keuangan KPU pusat, menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah mengirimkan surat kepada seluruh kabupaten dan kota yang belum menandatangani NPHD, itu semacam teguran keras," katanya.

Rompas memang tidak menyebutkan Kota Manado secara tersirat, tetapi ibukota Sulawesi Utara itu adalah salah satu dari sekian kabupaten dan kota yang belum menandatangani NPHD dengan KPU.

Dia juga mengatakan, saat ini tahapan Pilkada, kami dimulai sehingga pihaknya menyurati pemerintah kota dan menyampaikan hal tersebut sudah makin intens.

"26 Oktober nanti, KPU akan menetapkan syarat dan dukungan untuk calon perseorangan termasuk persebarannya di kecamatan yang ada di Manado, jadi sudah memerlukan anggaran," katanya.

Karena itu menurutnya, KPU membutuhkan ketegasan mengenai kepastian dana Pilkada lewat naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), sayangnya sampai saat ini KPU Manado dan pemerintah kota, belum menandatangani NPHD karena besaran yang sempat disepakati bersama dengan Sekda, Inspektur dan jajarannya, kembali mentah, dari sebelumnya sudah sepakat Rp43 miliar, mendadak berubah lagi berdasarkan pernyataan kepala badan keuangan menjadi Rp35 miliar.

"Jadi kami tolak, dan akan melaporkan sikap pemerintah itu kepada atasan di KPU provinsi untuk diteruskan ke pusat, dan akan menunggu sikap dan arahan dari atas," katanya. (dims)