Rapat Dengar Pendapat Komisi III dekot Manado Bersama Dinas Perkim

Manado, (editoriasulut.com) - Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Manado dengan Dinas Perkim mempertanyakan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta anggaran, di ruang kerja komisi dipandu Sekretaris  Royke Anter, SE.

"Kami minta Dinas Perkim, memberikan penjelasan tentang banyaknya kegiatan yang belum terlaksana, dan realisasinya yang rata-rata masih berada di bawah 50 persen, padahal ini sudah masuk semester kedua, triwulan keempat," kata Ketua Komisi III, Ronni Makawata, SE, di Manado.

Dia mengatakan, dari laporan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Deasy Lumowa, dan jajarannya, dari delapan program dan 63 kegiatan yang ada di perangkat daerah itu, baru 23 yang terlaksana diatas angka 20 persen, lainnya masih dibawah rata-rata.

Wakil Ketua Komisi III, Lily Binti, SE, mempertanyakan banyaknya kegiatan yang terlaksana, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa dilaksanakan, yakni sabuah lansia dan program sarana air bersih, serta ruang terbuka ramah anak,  yang tidak bisa terlaksana, karena alasan ketiadaan lahan dan kesulitan mencari titik air.

"Saya justru mempertanyakan bagaimana bisa sudah dimasukan dalam program tetapi justru tidak ada lahannya? bagaimana dengan perencanaan, ini akan menimbulkan Silpa nanti di tahun depan, juga dengan lampu-lampu jalan bagaimana?" kata Binti.

Pertanyaan serupa juga disampaikan oleh anggota komisi III, Jurani Rurubua, SST, karena merasa heran, bagaimana bisa kegiatan yang berkaitan dengan air bersih justru tidak dilaksanakan, juga kegiatan sabuah Lansia yang sudah dimasukan dalam perencanaan tetapi tidak ada lahan.

"Itu sama dengan anak laki-laki minta dinikahkan namun ketika semuanya siap, malah tidak ada pasangan yang akan dinikahi," kata Rani, sapaan akrabnya.

Pertanyaan juga diajukan oleh legislator Mone Cloer, SH, yang mempertanyakan tidak adanya penerangan di Jalan Raya di dekat TPA Sumompo, padahal itu akses menuju ke bandara dan menjadi rawan kecelakaan karena tidak adanya penerangan jalan.

Sedangkan legislator Fredrik Tangkau, minta agar dinas Perkim, menyampaikan kendala seperti apa yang dihadapi sehingga menyebabkan pekerjaannya tidak terlaksana, demikian juga Lucky Datau yang minta supaya diberikan data jelas tentang realisasi semua proyek di dinas tersebut.

Kepala Dinas Perkim Manado, Deasy Lumowa, mengatakan, memang ada beberapa pekerjaan yang tak berjalan, seperti sabuah Lansia dan ruang terbuka ramah anak, tetapi memang itu perencanaan di Bapelitbang dan pihaknya hanya melaksanakan pekerjaan fisik.

"Kami tidak membela diri, namun memang demikianlah faktanya, dimana perencanaan ada di Bepelitbang dan kami hanya melaksanakan pekerjaan fisik, juga ada yang sudah ditunjuk sebagai lokasi kami, ternyata sudah digunakan oleh dinas perdagangan, sehingga ruang terbuka ramah anak tidak dilaksanakan," katanya.

Sedangkan kegiatan lainnya, seperti peningkatan kualitas perumahan swadaya, kata Lumowa, juga terhalang karena menunggu Perwal, dan juga program kelurahan improvement project (KIP) tidak banyak yang tak berjalan baik, karena pengumuman pemenang yang sangat lama dikeluarkan oleh LPSE.

Namun Lumowa menegaskan akan menyelesaikan semua proyek yang sudah berjalan sampai 15 Desember 2019, sehingga tidak akan menyebabkan masalah di kemudian hari.(dims)