Legislator Jurani Rurubua, SST, Angkat Bicara Polemik Dana Pilkada Manado

Manado,Editoriasulut.com -  Legislator Manado,  Jurani Rurubua, SST, angkat bicara seputar polemik dua kali penolakan dana Pilkada, oleh KPU Manado.

"Sebagai wakil rakyat, dalam fungsi pengawasan, akan berkoordinasi dengan pemerintah kota Manado dan KPU sebagai penyelenggara, untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan yang terjadi ini," kata Ka' Rani, sapaan akrab legislator dari PSI itu, di Manado.

Apalagi menurut Ka' Rani, seharusnya penandatangan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dilakukan pada 1 Oktober kemarin dan tertunda, sehingga harus ada solusi dalam jangka waktu dekat  justru tertunda.

Ka' Rani mengatakan,  di beberapa daerah, di Sulawesi Utara, seperti  Bitung dan Minahasa Utara,  sudah melakukannya dengan mata anggaran yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggara, harusnya itu menjadi contoh bagi Manado.

"Bitung hanya punya  delapan Kecamatan, Minut ada 10 kecamatan namun ada 131 kelurahan, sedangkan Manado ada 11 kecamatan dan 87 kelurahan, namun jumlah pemilihnya jauh lebih banyak, sehingga harus ada perbedaan," katanya.

Apalagi, perkotaan  membutuhkan program kerja dari  penyelenggara pemilu yang lebih optimal, atas dasar hal itu, katanya, DPRD  akan meminta Pemkot untuk menyesuaikan apa yang menjadi kebutuhan Penyelenggara.

Manado, kata Ka Rani, adalah ibu kota, sehingga anggarannya tidak boleh setara apalagi dibawah dari kabupaten dan kota lainnya di Sulut.

Sebab nenurutnya
jumlah pemilih, keberadaan TPS, kerja sosialisasi hingga kebutuhan lainnya di Manado perlu mendapat suport anggaran yang relevan.

Tahapan Pilkada, katanya,  sudah dimulai sejak di launching oleh KPU RI September lalu, namun, di  beberapa daerah hingga saat ini belum menentukan anggaran Pilkada, termasuk Manado, Karen masih tarik menarik terkait besaran anggaran tersebut, sebab  yang diajukan KPU dan Bawaslu justru terlalu jauh dengan rencana realisasi dari Pemkot.

"Info dari KPU mengajukan Rp70 M, justru mendapat persetujuan Pemkot senilai Rp35 M, sedangkan Bawaslu, dari Rp24 M hanya akan direalisasikan Rp10 M," katanya. (Dims)