Wakil ketua Bawaslu Tegaskan Pengawas Pemilu Tetap Butuh Topangan Dana Pemda

Manado,(editorialsulut.com) - Wakil ketua Bawaslu Manado, Heard Runtuwene, menegaskan, pengawas pemilu tersebut, tetap membutuhkan topangan dana dari pemerintah dalam, dalam penyelenggaraan pengawasan pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota Manado 2020 nanti.

Hal tersebut disampaikannya, menjawab pertanyaan wartawan seputar NPHD pemilihan wali kota dan wakil wali kota Manado yang masih berpolemik sampat saat ini, sebab belum ditandatangani wali kota. 

Dia mengatakan, dana APBN yang ada saat ini masih mencukupi untuk pelaksanaan tahapan awal di Bawaslu seperti perekrutan panitia ad hoc, sehingga tahapan tersebut masih berjalan.

Namun dia mengakui untuk seterusnya tahun depan, tidak lagi cukup apalagi untuk membayar honor panitia ad hoc, seperti Panwascam dan PPL, sehingga harus ditambah dari APBD dalam bentuk hibah.

"Memang anggaran yang ada sekarang masih cukup untuk membiayai tahapan awal seleksi awal seperti panitia ad hoc, tetapi selanjutnya tidak akan cukup," katanya.

Namun dia menegaskan, ada atau tidak adanya dana hibah yang diberikan melalui kesepakatan NPHD, tahapan tetap berjalan, bahkan saat ini kami sudah mulai membuka perekrutan Panwascam di Manado.

Mengani dana dari pemerintah daerah, harus ada, katanya, karena memang sudah diatur dengan jelas oleh Peraturan Mendagri dan UU Pilkada 10/2016 jelas itu diatur tentang dana pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota.

"Mengenai NPHD itu baru akan masuk ke APBN setelah dana hibah ditandatangani dan teregister, sehingga pertanggungjawabanya ke pusat, termasuk juga inspektorat Manado dan internal Bawaslu," katanya.

Heard juga menegaskan, NPHD tetap tidak akan berubah dan jika tak terpakai tahun ini bisa digunakan tahun depan, tidak akan dikembalikan, karena ini khusus untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. (Dims)