DPRD Talaud Gelar Paripurna Penyampaian Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2019

Bupati SWM membacakan nota pengantar keuangan RAPBD 2019.(foto:istimewa)

Melonguane, BLITZ--Dihadiri 17 dari 20 anggota DPRD Kepulauan Talaud, Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2019 oleh Bupati Sri Wahyumi Manalip SE (SWM), dilaksanakan Rabu (28/11) di ruang paripurna .


Diujung penyampaian, SWM menyatakan program dan agenda kerja yang disampaikannya akan berjalan dengan baik bilamana ada sinergitas diantara kedua belah pihak. 


Yang penting ada komunikasi, koordinasi dan komitmen bersama untuk memberikan yang terbaik bagi daerah agar Talaud suatu saat nanti bisa menjadi yg terbaik dan itu sudah kita mulai sejak awal kerja kita bersama selama masa kepemimpinan saya yang nantinya akan berakhir di tahun 2019," ujar SWM.

Sementara Ketua DPRD Max FM Lua meminta, ada dokumen pendukung nota pengantar keuangan dan RAPBD, disesuaikan dengan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama beberapa waktu lalu.


"Dalam pembahasan nanti dokumen pendukungnya sudah harus ada di setiap anggota DPRD untuk memudahkan kerja pembahasan kami," tutur Lua.


Dalam pandangan umum lima fraksi, yakni Fraksi Golkar dibacakan Richard Mahole SH MH, meminta pembayaran hutang tahun-tahun sebelumnya dituntaskan, proyek fisik yang sudah selesai agar segera dimanfaatkan dan pembayaran ADD tahun 2018 dan TPP 2018 serta RAPBD memprioritaskan program yang pro rakyat, yang hampir senada dengan pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan oleh Semuel Bentian SH MH


Fraksi Ampera lewat Ketua Fraksi Joutje Adam SH, berpendapat RAPBD 2019 harus dapat menjawab kebutuhan di bidang kesehatan, budaya, keamanan. 


"TTP dan TBK ASN segera dinaikan karena Kepulauan Talaud paling rendah nilainya. Fraksi Ampera meminta Kepala SKPD wajib hadir dalam pembahasan RAPBD dan berharap adanya peningkatan kesejahteraan THL daerah. Selanjutnya hasil reses kiranya diakomodir untuk ditindak lanjuti," ungkap Adam.


Fraksi Gerindra melalui Ketua Fraksi Didimus Parapaga menuturkan pertengahan 2019 akan terjadi peralihan kekuasan maka Fraksi Gerindra meminta segera dianggarkan untuk pembayaran seluruh hutang yang ada. Berikutnya dapat dialokasikan anggaran bagi Bagian Ekonomi Sekdakab untuk tim pemantauan dan pengamanan harga BBM yang saat ini hanya diatur secaa sepihak oleh APMS.



Fraksi Demokrat yang pandangan umumnya dibacakan Pdt Van HR Ambuliling STeol berpendapat, karakteristik yang cukup rumit ada dalam APBD 2019. Diantaranya Tahun 2019 adalah periode terakhir baik bagi bupati, wakil bupati dan DPRD untuk merealisasikan visi misinya.


"Di bidang ekonomi anjloknya harga kopra yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat, maka Fraksi Demokrat meminta penjelasan SKPD terkait soal mekanisme harga kopra," kata Ambuliling.


Fraksi Demokrat berpendapat, perlu mewaspadai mobilisasi APBD guna kepentingan pileg dan pilpres. Kemudian hal yang baru di APBD 2019 adalah harus termuatnya pokok-pokok pikiran anggota DPRD dalam APBD. 


"Masuknya kearifan lokal yang wajib dilaksanakan dalam even-even daerah, wajib pula ditopang dengan penganggaran dan program yang nyata. Terakhir APBD 2019 akan pula menjadi awal bagi kepemimpinan yang baru, maka Fraksi Demokrat meminta kepada seluruh ASN menjaga profesional dan loyalitas kepada siapapun pejabat daerah sampai habis masa periodenya," kata Ambuliling. 


Paripurna kemudian di skors untuk dilanjutkan dengan agenda pembahasan di tingkat Komisi. 



Den-Dala