DPRD Minta Penegasan Ulang Seluruh Data Penerima Jamkesda

Suasana hearing Komisi IV DPRD Manado bersama Dinsos dan BPJS.(foto:istimewa)

Manado, ESc--Komisi IV DPRD Manado dalam hearing bersama dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes) Manado berserta Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) meminta, ada penundaan pengisian data penerima Jaminan Kesahatan Daerah (Jamkesda) bagi warga Manado.
Mereka beralasan, pengisian nama masih perlu ditinjau kembali, terlebih keakuratan nama-nama warga tersebut.

"Harus sinkron dulu dengan tak asal isi nama sedangkan beberapa warga yang layak tak diakomodir," ujar Ketua Komisi IV Apriano Saerang sebagai pemimpin rapat, Selasa (21/01/2018).

Lanjutnya, verifikasi data kemudian ikut dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus berlaku.
Instansi terkait yang membidangi masalah itu pun dimintakan akurat sehingga masyarakat puas.

Sekretaris Komisi IV Sonny Lela turut mengemukakan, saat ini ada 120 ribu warga belum begitu akurat diisi. Sampai pertanyaan mekanisme yang diterapkan sebagai nama penerima membuat penundaan semakin perlu.
Dia menjelaskan, sampai bulan Maret mendatang penundaan dilakukan, sehingga pembayaran iuran BPJS benar-benar valid dinyatakan.

"Agar dapat menghindari penerima yang ekonominya mapan atau menengah ke atas. Karena, bisa saja sengaja tercatat sebagai penerima," tegasnya.

Instansi itu pun dimintakan, mengumumkan ke masyarakat, siapa-siapan telah tercatat sebagai penerima nantinya. 

Maksud dia, setiap penerima dipublikasikan kemudian mendapat tanggapan warga kalau mereka layak menerima bantuan tersebut.

Sesama rekan Komisi IV Bidang Kesra Ronny Makawa pun menyetujui informasi ke publik itu. Tapi bukan cuma itu, jika sudah valid, pemasukkan ke lembaga dewan harus ada pula, sehingga akan dicek ke seluruh kelurahan.

Pasalnya, program ini milik masyarakat dan warga kurang mampu itu ketika belum tercatat di BPJS.
Dia pun menghimbau, pemanfaatan jalannya program bantuan ini tidak dimanfaatkan oleh pihak pihat tertentu demi kepentingan politik. 

Tambahnya, sebagai tahun politik, pihak-pihak tertentu mudah mengambil kesempatan, apa lagi penguasa. 

" Ini tahun politik, sehingga akal mengambil momen dapat saja dilakukan," tandasnya.

Diketahui, program ini telah melalui kesepakatan DPRD dari usulan Pemkot Manado. (Km)