Viral, Video Ngurus Surat di Dukcapil Minut Wajib Sudah Divaksin

Kadis Dudy Fatah SH 

Minut, ESC--Pengurusan berkas administrasi dan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Minahasa Utara (Minut) wajib sudah di Vaksin.

Penegasan tersebut di sampaikan Kadis Dudy Fatah SH dalam video singkat yang viral beredar di Medsos.

Video berdurasi 1 menit 48 detik tersebut dengan jelas dan terang-terangan Fatah mengatakan jika akan mengurus berkas di Dukcapik Minut harus menunjukkan kartu sudah di vaksin.

"Mulai besok harus menunjukkan surat sudah di vaksin. Jadi harus menunjukkan surat sudah di vaksin," tegas Fatah dalam video tersebut.

Lanjutnya, jika belum memiliki surat telah di Vaksin maka Dukcapil tidak akan melayani.

"Jadi jika tidak menunjukkan surat telah di vaksin maka kami tidak akan melayani. Jadi sampaikan kepada keluarga terutama masyarakat kalau mau datang di Capil sudah harus di vaksin dan menunjukkan sudah di vaksin," katanya.

Bahkan dalam penegasannya tersebut, Fatah mengatakan akan ada surat edaran, jika akan mengurus admistrasi sudah harus ada surat telah di vaksin.

"Bukan cuma di Capil, nantinya semua pengurusan. Nanti akan ada surat edaran. Ini saya baru rapat bersama bupati. Jadi saya mendahului. Jadi cari tahu dimana ada tempat vaksin dan langsung vaksin," tuturnya. 

Video yang beredar ini menuai tanggapan dan sorotan dari kalangan masyarakat.

"Kami dukung vaksinasi nasional. Tapi harus jelas, apa yang menjadi pengecualian dalam pelayanan. Misalnya masyarakat yang belum 18 yang otomatis belum bisa terima vaksin. Dan ada juga yang alasan medis," ujar warga Watutumou Titien Suraty.

Senada Imanuel Hezky mengatakan dalam kondisi seperti itu banyak masyarakat yang belum mengetahuinya sehingga butuh sosialsiasi.

"Dalam keadaan pandemi begini kalau ada orang yang datang dari pulau yang belum tahu tentang ketentuan tersebut apa mereka harus pulang? Padahal sudah buang biaya ke Capil. Apa lagi sekarang masa-masa mendaftar sekolah, banyak masyarakat yang berdatangan di capil untuk mengurus berkas-berkas untuk keperluan anak mereka sekolah. Belum lagi soal kendala medis dan penyakit bawaan yang tidak bisa di vaksin. Jadi kami harapkan ada sosialisasi jelas dari pemerintah," kuncinya.(*)