Ketua Komisi I DPRD Sulut Sandra Rondonuwu Sorot Penyaluran Pupuk Sering Bermasalah

MINSEL, ESC - Ketua komisi II DPRD provinsi Sulawesi Utara ( Sulut ) , Sandra Rondonuwu S.Th SH menghimbau para wakil rakyat beserta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dalam pengawasan pendistribusian pupuk yang selama ini meresahkan petani.

Hal itu disampaikan beliau menyusul laporan petani dari beberapa desa di Bolaang Mongondow tentang adanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) fiktif, yang disampaikan oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam gabungan Induk Perkumpulan petani Pemakai Air (IP3A) dari bolaang mongondow di gedung paripurna DPRD Provinsi Sulut, Senin (20/06/2022).

“Selama ini kami dari Komisi II sering turun lapangan, dan kami mendapati persoalan pupuk ini bukan hanya terjadi di Bolaang Mongondow, tapi di banyak tempat juga ,kami mendapatkan banyak keluhan masalah pupuk,” ungkap Sandra.

Lebih lanjut dikatakan wanita yang akrab disapa Saron itu, pupuk bukan hanya kebutuhan dari tanaman, tapi berbicara ketahanan pangan, sehingga ini harus menjadi perhatian serius baik dari kita semua sebagai wakil rakyat maupun dari pemerintah.

Pengalokasian pupuk ini adalah berdasarkan kebutuhan teknis yang diusulkan oleh pemerintah, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah alokasi tersebut sudah sesuai dengan data dari pemerintah kabupaten/kota atau tidak.

“Setahu saya pupuk ini ada alokasi, yang alokasinya didasarkan pada kebutuhan teknis yang diusulkan oleh pemerintah daerah kepada provinsi dan diteruskan ke pemerintah pusat. Sehingga ketika perjadi masalah seperti ini menimbulkan pertanyaan apakah Dinas Pertanian Provinsi Sulut telah mengecek alokasi pupuk yang diajukan itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi data dari pemerintah kabupaten/kota yang kemudian di salurkan ke sulawesi utara, apakah alokasi itu terpenuhi atau tidak,” tegas Srikandi PDI-P Sulut itu.

Tak hanya itu, Saron juga dengan tegas mempertanyakan sistem pendistribusian tersebut dan memperingatkan untuk pihak-pihak terkait segera mengantisipasi kemungkinan adanya ulah oknum-oknum mafia pupuk yang dapat menimbulkan benturan antara petani dan pemerintah. Diingatkannya pula kepada dinas pertanian tetap melakukan fungsi kontrol terhadap petugas-petugas dilapangan dengan cara turun langsung.

Saron mempertanyakan pendistribusiannya seperti apa harusnya transparan, jangan terjadi kasus yang disampaikan tadi tentang RDKK fiktif, namun ada juga yang disebut dengan mafia pupuk, dan ini harus segera diantisipasi jangan ada orang-orang tertentu yang memperjualbelikan pupuk tanpa di ketahui, atau sudah ada yang mengetahui itu tapi di diamkan. Untuk itu, menurutnya ini harus ditelusuri, karena kalau ternyata alokasi tidak terpenuhi, yang dipersalahkan petani adalah pemerintah provinsi padahal dari pusat sendiri mengalokasikan tidak sesuai dengan jumlah yang diminta oleh daerah.

“Ini harus jadi perhatian penting juga untuk di kontrol pendistribusiannya, mengecek penyuluh dilapangan sudah bekerja dengan benar atau tidak, karena saat kami turun lapangan, sering juga mendapati ada penyuluh-penyuluh yang tidak kerja benar, makanya harus dikontrol secara rutin, jangan kita hanya terima laporan sepihak dari penyuluh tapi tidak tau kebenarannya di lapangan,” pesan Rondonuwu.

Di akhir penyampayannya Saron mengatakan, peran petani dalam pertimbuhan ekonomi sulut sangat penting, ekonomi di sulut tumbuh dengan baik karena adanya petani-petani kita yang begitu serius bertani, sehingga ketahanan pangan di sulut dapat dikatakan lebih baik dari pada daerah-daerah lainnya,” tandasnya.

Penulis: Steven Paat